Jambi, Sitimang.id – Komisi V DPR RI menyatakan bahwa Gubernur Jambi adalah orang yang paling dituntut tegas terkait kisruh batubara yang belakangan menjadi salah satu keluhan masyarakat Jambi.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jambi, Andi Iwan Darmawan Ara yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat berdiskusi bersama forkompinda dan masyarakat di Kabupaten Batang Hari, pada Kamis kemarin (19/01/2023).
Dirinya menyebut bahwa cukup prihatin dengan kisruh batubara yang terjadi di Provinsi Jambi. Pasalnya, tambang batubara sudah berjalan puluhan tahun dan aturan hukumnya pun sudah tergolong lengkap.
“Undang-undang ada, peraturan pemerintah ada, peraturan menteri ada. Sekarang yang menjadikan sebuah pertanyaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi, sejauh mana tambang yang berjalan ini memberi manfaat? Sejauh mana tambang ini memberi manfaat kepada kabupaten Batanghari dan kabupaten-kabupaten yang lain yang dilintasi oleh angkutan umum batubara?,” tanyanya dihadapan unsur forkompinda Provinsi Jambi.
Menurutnya, kalau memang itu batubara tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap Provinsi Jambi dan hanya dieksploitasi kekayaan alamnya oleh pihak tertentu maka lebih batubara distop saja.
“Saya sering kali mendapatkan laporan bahwa sering terjadi kecelakaan di ruas jalan nasional ini. Satunya nyawa itu sangat berharga, apalagi itu banyak nyawa yang menjadi korban. Kalau memang itu tidak memberikan manfaat apa-apa, ya lebih baik Gubernur Jambi tegas aja, stop batubara. Yang mengeluarkan izin batubara itu siapa? Kementerian ESDM, Gubernur Jambi minta kepada IUP kepada Menteri ESDM, suruh membersihkan atau mencabut. Kalau tidak mencabut izin stop saja, kan gitu logikanya ya,” tegasnya.
Dirinya pun meminta agar Pemprov Jambi dan kabupaten/kota mengkaji lagi terkait manfaat yang didapat dari angkutan batubara yang melewati jalan di Provinsi Jambi. Andi kembali menegaskan sepanjang ini tidak memberikan manfaat untuk Provinsi Jambi lebih baik batubara ditutup saja.
“Berapa persen sih dengan tambang batubara ini berjalan memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia? Belum tentu signifikan. Andaikata pembangkit-pembangkit yang membutuhkan batubara ini mungkin juga bisa tidak satu-satunya dari bersumber dari Provinsi Jambi ada alternatif. Kemudian yang paling dituntut tegas adalah Gubernur Jambi. Ya. Saya kira itu,” tandasnya disambut riuh tepuk tangan masyarakat. (Gun)
Discussion about this post