SITIMANG.ID- Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., berbagi praktik baik pembangunan berbasis partisipasi masyarakat melalui program Kampung Bahagia dalam kegiatan Seminar/Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Sungai Penuh”, Jumat (25/9/2026), di Grand Hotel Jambi.
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) tersebut berlangsung sejak 23 hingga 26 September 2026 dan diikuti para ketua serta anggota BPD dan perangkat desa se-Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Dalam kegiatan tersebut, Maulana menyampaikan materi bertajuk “Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat, Membangun Lingkungannya melalui Kampung Bahagia” sekaligus menutup rangkaian kegiatan Bimtek.“Pembangunan tidak bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan pemerintah untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Maulana.
Ia menegaskan, praktik pembangunan di setiap daerah tidak dapat diterapkan secara seragam. Kondisi geografis, karakter masyarakat, jumlah penduduk dan kebutuhan masing-masing wilayah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.Salah satu praktik baik yang dibagikan Maulana adalah Kampung Bahagia, salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.
Program tersebut mendorong masyarakat menjadi bagian utama dalam pembangunan lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Kampung Bahagia menyasar 1.650 RT di Kota Jambi dengan mengedepankan pemberdayaan, kolaborasi dan semangat gotong royong.
“Kalau disentuh dengan pendekatan yang tepat, masyarakat bisa menjadi agen partisipasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup dan dapat digerakkan,” ungkapnya.Dalam paparannya, Maulana turut menjelaskan karakteristik Kota Jambi sebagai wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan luas wilayahnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pelayanan dasar, pangan, air dan lingkungan.
Selain penguatan partisipasi masyarakat, Maulana menyampaikan bahwa pembangunan Kota Jambi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi hingga triwulan I 2026 mencapai 5,44 persen. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya agar pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Menutup paparannya, Maulana kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya pekerjaan pemerintah. Pembangunan adalah pekerjaan kita bersama. Yang terpenting, semangat kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat tetap hidup,” pungkas Wali Kota Maulana.
Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat, kepedulian sosial dan kolaborasi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Discussion about this post