Jambi, Sitimang.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jambi menggelar diskusi secara daring pada Minggu malam (4/5/2020) melalui aplikasi Zoom dalam menyikapi kebijakan saat pandemi virus corona yang melanda Provinsi Jambi dan dimoderatori oleh Ketua ICMI Jambi, Prof DR Mukhtar.
Diskusi virtual ini menghadirkan empat orang narasumber. Mulai dari Anggota DPR RI Dapil Jambi Drs Hasan Basri Agus yang kerap dipanggil HBA, Wakil Walikota Jambi yang juga Ketua ICMI Orda Jambi, Dr Maulana, Johansyah selaku jubir tim gugus kendali penanganan corona di Provinsi Jambi, akademisi yang juga peneliti Dede Martino serta Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jambi.
Johansyah dalam paparannya menerangkan bahwa Pemprov Jambi terus melakukan pemantauan terhadap pandemi virus corona di Provinsi Jambi. Ia juga menyatakan, Pemprov Jambi sebelumnya sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) terkait perlu tidaknya dilakukan Pembatasan Skala Besar-besaran (PSBB).
“Pemprov Jambi masih melakukan kajian dan mempertimbangan banyak aspek. Kami fokus pada penangggulangan, pemberian bantuan serta pencegahan. Nanti masyarakat yang berhak menerima bantuan akan mendapatkan stimulus untuk tiga bulan dari Mei hingga Juli,” ujarnya.
Sementara itu, HBA menilai PSBB belum diperlukan di Provinsi Jambi dan hanya menjadi opsi terakhir. Tak hanya itu pelaksanaan PSBB harus mendapatkan izin dari Kemenkes RI karena menyangkut berbagai faktor. Hal ini mengingat pelaksanaan PSBB memerlukan anggaran dana yang sangat besar sedangkan APBD Provinsi Jambi dikhawatirkan tidak bisa mengcover kebutuhan dana jika dilakukan PSBB.
“Kita mengacu pada peraturan perundang-undangan. Menurut saya yang paling penting mendorong kesadaran masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah serta menyegarakan pemberian bantuan,” kata HBA.
Hal serupa juga disampaikan Dr Maulana yang menekankan pentingnya menciptakan kesadaran kolektif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Menurutnya, PSBB jika diberlakukan maka harus ada payung hukum sehingga pemerintah bisa menindak apabila ada masyarakat yang membandel serta tidak mengikuti instruksi pemerintah.
Ia pun mengingatkan serta mengajak masyarakat tidak melakukan stigmasisasi terhadap para pasien corona di Jambi dan justru mendorong warga untuk berpartisipasi aktif secara sadar memeriksakan diri.
“Yang penting jangan menciptakan ketakutan yang nanti bisa berimbas pada tingkat stres. Sejauh ini, kami baru bisa memberikan sanksi yang bersifat teguran kepada masyarakat,” urai Dr Maulana.
Terkait dengan ekonomi masyarakat, akademi Dede Martino mengingatkan pentingnya pengembangan UMKM yang berbasis secara daring. Selain itu, dosen pertanian Unja ini memaparkan terjadinya perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang biasanya berbelanja keluar rumah sekarang berbelanja dari rumah.
“Sejak pandemi corona, orang kebanyakan berbelanja dari rumah. Ini yang harus disiasati dan UMKM yang paling berpeluang untuk hal tersebut serta bergerak dari sekunder ke primer,” tegasnya.
Secara medis, Eva Susanti mengatakan berdasarkan analisa medis apabila masyarakat mematuhi protokol kesehatan maka diperkirakan wabah corona bisa berakhir pada awal Juni 2020.
“Kita sudah melakukan protokol media sesuai himbauan WHO,” urainya.
Diakhir diskusi, Prof Mukhtar meminta agar berbagai gagasan dan masukan selama diskusi bisa diterapkan menjadi program yang aplikatif serta bisa membantu pemerintah dalam penanganan corona di Provinsi Jambi.
Discussion about this post