Plt Jubir KPK: Ada 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri

Jambi, Sitimang.id – Memasuki pekan kedua Mei, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 395 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama hari raya Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp. 274.117.519.

Plt. Juru Bicara KPK bidang Pencegehan, Ipi Maryati Kuding, menguraikan, laporan tersebut terdiri dari 7 objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620.

“Dari laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi,” ujarnya via pesan WhatsApp pada Minggu malam (15/02/22).

Ditambahkannya, saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.

Menurut Ipi, KPK juga masih terus menerima laporan gratifikasi lainnya serta akan memperbaharui pada kesempatan berikutnya.

“KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. (Ril)