Merangin, Sitimang.com – Ratusan warga Desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, menuntut kades untuk mundur dari jabatannya karena disinyalir tak transparan dalam penyaluran BLT-DD dampak covid-19 serta pengelolaan dana desa (DD).
Data yang berhasil dirangkum, aksi demo ini digelar warga Desa Pematang Pauh pada Selasa pagi di kantor Camat Jangkat Timur. Dalam orasinya, Candra selaku koordinator lapangan, menuntut dan meminta kades serta sekdes agar transparan dalam penyaluran BLT-DD.
“Kami minta aparat desa transparan dalam penyaluran BLT-DD karena tidak pernah dipublish nama-nama penerima dan diduga tidak tepat sasaran,” kata Candra dalam orasinya.
Ia juga menguraikan, bantuan BLT-DD untuk warga desa pematang pauh tahap pertama diberikan kepada 50 KK.
“Kita tahu bahwa anggaran untuk BLT-DD itu sebesar Rp 848 juta dikalikan 30 persen atau sebesar Rp 254 juta dan seharusnya kuota penerimaan manfaat sebesar 131 KK.”katanya.
Ia juga berharap penerima bantuan BLT-DD diverifikasi ulang dan bagi yang berhak menerima agar diberikan ulang.
Tak hanya itu, warga juga meminta kejelasan dari kades terkait pengelolaan dana desa (DD) tahun 2018 terkait sejumlah pekerjaan fisik didesa tersbut yang diduga menggunakan SPJ fiktif.
“Berikan BLT-DD kepada yang berhak, jangan hanya keluarga aparat desa saja yang mendapat bantuan itu. Kalau tak becus ngurus desa mending mundur atau kami paksa mundur,” tegasnya.
Disampaikannya, berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disepakati dan ditandatangani dengan Plt Camat Jangkat Timur, Kapolsek Jangkat, dandaramil dan pendamping desa persolan tersebut harus diselesaikan dan tuntaskan dalam waktu dua ninggu ke depan.
“Kita tunggu dengan kesepakatan tadi, jika tidak selesai maka kami akan bawa kasus ini ke tingkat kabupaten dan provinsi dengan massa desa yang lebih banyak,” serunya.
Secara terpisah, Plt Camat Jangkat Timur Mulyono, mengatakan, pihak kecamatan menerima aspirasi yang disampaikan warga. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
“Kita terima aspirasi masyarakat, kita sudah duduk bersama dan sudah mediasi akhirnya bersepakat akan ditindaklanjuti tuntutan warga paling lambat 2 minggu kedepan,” ujarnya pada Selasa pagi (2/6/2020).
Ia juga menyebut akan memanggil serta menyurati Kades Pematang Pauh serta meminta kejaksaan untuk membantu penyelesaian terkait persoalan ini.
Disisi lain, Kapolsek Jangkat Timur melalui Kanit Intel, Aipda Damujiono, membenarkan aksi demo masyarat menutut transparansi BLT-DD. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung kondusif dan aman.
Kades dan sekdes “menghilang”
Aksi demo warga Desa Pematang Pauh ternyata tak direspon bahkan kepala desa serta sekdes tidak kelihatan selama demo berlangsung.
Selama unjuk rasa berlangsung, tidak ada satupun aparatur desa yang menampakan diri. Unjuk rasa yang berlangsung di kantor Camat Jangkat Timur ini malah direspon baik oleh Camat Jangkat Timur yang didampingi pihak k
“Alhamdulillah, sudah ada titik terang dan pihak kecamatan akan menindaklanjuti serta menyurati juga memanggil Kades Pematang Pauh terkait transparansi dana BLT-DD maupun pengelolaan dana desa,” kata Candra.
6 tuntutan warga Desa Pematang Pauh:
1. Meminta transparansi dan pemerataan bantuan tepat sasaran BLT-DD tahun 2020
2. Meminta kejelasan pekerjaan fisik JUT Sungai Bujuk yang diduga SPJ fiktif tahun 2020
3. Meminta kejelasan pengadaan jaringan informasi dan komunikasi tahun 2019
4. Meminta kejelasan pengadaan dana objek wisata tahun 2019
5. Meminta kejelasan dana bantuan Provinsi Jambi Rp 60 juta tentang dana untuk tambahan dana Pamsimas yang diduga hanya diberikan hanya Rp 4.400.000
6. Meminta Camat Jangkat Timur menyurati Bupati Merangin terkait poin-poin diatas
Berikut tayangan video aksi demonstrasi warga Desa Pematang Pauh
Discussion about this post