Bandung, Sitimang.com – Guna mendorong kemajuan pembangunan dan pemerintahan, Gubernur Jambi Drs H Fachrori Umar melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemprov Jambi dengan Pemprov Jawa Barat, pada Kamis kemarin (12/3) di Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Bandung.
Nota kesepakatan kerjasama tersebut meliputi kerjasama pada 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari, Inspektorat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Kehutanan serta Biro Pembangunan dan Kerjasama.
Kedelapan OPD bersepakat untuk saling berkerjasama dalam misi pengembangan dagang komoditi unggul daerah, pengembangan sektor energi dan SDM, pembangunan kehutanan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan inovasi, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II. Selain itu, melakukan peningkatan kapasitas pengelolan pendapatan dan retribusi, layanan konsultasi pengaduan serta replika aplikasi perjalanan dinas luar negeri.
Dalam sambutannya Fachrori mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah serta nasional.
“Kerjasama yang kita lakukan merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pembangunan Provinsi Jambi. Melalui kerjasama ini diharapkan ada optimalisasi pemanfaatan potensi yang dimiliki Provinsi Jambi,” ujarnya.
Fachrori juga meminta seluruh OPD yang melakukan penandatanganan kerjasama agar dapat segera menjabarkan kerjasama dalam wujud implementasi/pelaksanaan secara konkrit.
“Saya berharap kerjasama ini benar-benar bermanfaat serta bisa mendorong kemajuan Provinsi Jambi, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ungkap Fachrori.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menuturkan, Pemprov Jawa Barat saat ini sedang melakukan transformasi dengan banyaknya penggunaan teknologi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.
Dipaparkannya, pemanfaatan teknologi ternyata bisa menambah produktivitas kinerja pemerintahan Jawa Barat. Salah satunya berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa melalui aplikasi Tokopedia dan aplikasi lain.
“Kita tidak harus membuat aplikasi, tinggal titipkan ke e-commerce dan peningkatan pendapatan dari pajak bisa berlipat-lipat, hanya karena kita mengubah cara,” katanya.
Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah membentuk Unit Anti Hoaks. Khusus pemerintahan desa, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa sudah menjalankan program Desa Digital. Artinya, tiap desa dibantu satu unit komputer dan difasilitasi dengan aplikasi e-commerce.
“Desa digital memudahkan masyarakat desa memasarkan produk-produknya secara online. Program desa digital efektif menurunkan kemiskinan di jawa Barat, yang dalam tahun lalu merupakan penurunan kemiskinan tercepat Se-Indonesia, dari 7,25 % menjadi 6,82 %,” urainya.
Secara terpisah, Asisten Pemerintahan Setda Jawa Barat, H Daud menyampaikan, kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dengan Pemprov Jambi telah berlangsung sejak tahun 2017. Mulai dari e-samsat, SKP online dan perizinan yang sudah berakhir tahun 2019. Untuk saat ini kerjasama tersebut tidak hanya diperpanjang bahkan diperluas, sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan.
Discussion about this post