Opini Oleh: Tengku Gilang Pramanda
Berdasarkan Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Maka peran pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Jambi, Al Haris idealnya lebih memprioritaskan fasilitas Pendidikan sebagai sarana yang mutlak bagi masyarakatnya.
Bahkan Undang-undang sendiri mengatur anggaran Pendidikan Dikhususkan hingga sampai 20 % untuk menunaikan cita-cita undang-undang Dasar 1945. Kerdilnya Kebijakan Gubernur Jambi yang tentu berefek kepada putusnya jembatan pendidikan bagi ribuan masyarakat Jambi serta harapan orang tua untuk menyambung starata pendidikan pada anak mereka.
Yang harapan–harapan itu seakan dirampas secara paksa oleh kebiijakan Gubernur Jambi Untuk Membangun Stadion Megah Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di daerah Pijoan yang dahulunya adalah tanah milik Universitas batanghari Jambi Yang akan dibangun kampus II dikarenakan kampus sebelumnya mengalami Overkapasitas.
Dalam hal ini saya tidak berbicara persoalan soal sengketa lahan atau konflik hukum yang tengah terjadi, namun jauh daripada itu saya lebih menekankan kepada Hal Yang Pokok yang dituangkan dalam UUD 1945. Singkatnya, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab Negara dengan memfokuskan pada infrastruktur pendidikan.
Gubernur Jambi seakan memangkas perintah UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dengan Membangun Stadion sepak bola Megah di daerah Pijoan, Bumi Sailun Salimbai Kabupaten Muaro Jambi.
Rp 250 Miliar Rupiah tentu Bukan anggaran yang tidak sedikit, hanya karena untuk Membangun Infrastruktur Stadion sepakbola di Provinsi Jambi dilahan yang sebelumnya direncanakan untuk membangun Infrastruktur Pendidikan.
Gubernur Jambi saat ini, menurut hemat saya mengalami gagal paham dalam mengambil kebijakan karena tidak mengukur kebutuhan masyarakat Jambi yang membutuhkan fasilitas pendidikan dibandingkan hanya sekedar ambisi untuk membangun Stadion Sepakbola yang katanya megah itu.
Entah dari kacamata apa gubernur membangun stadion Sepak bola megah yang dahulunya ingin dibangun infrastruktur pendidikan itu. Memaksakan status hukum kepemilikan lahan untuk memuluskan pembangunan stadion sepak bola tersebut.
Sungguh jauh daripada etika dan moral seorang kepala daerah yang mendapat mandat rakyat. Kalaulah gubernur Jambi bijak, Jambi memiliki stadion Persijam yang dapat direnovasi.
Tentu akan lebih menghemat penggunaan anggaran yang digunakan dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainya dan kemudian memperkuat identitas Stadion sepak bola Jambi yang dikenal dengan stadion Persijam.
“Kalaulah Fasilitas Pendidikan Dirampas Untuk Pembangunan Stadion Sepak Bola Lantas Dimana Tata Nilai Etika Dan Moral Gubernur Jambi Diletakan”. (***)
Discussion about this post