Jakarta, Sitimang.com – Kegiatan kampanye di momentum Pilkada Serentak 2020 di 270 (Provinsi, Kabupaten dan Kota) seluruh wilayah Indonesia saat ini masih berlangsung hingga 5 Desember 2020.
Tak hanya menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri, Independensi wartawan pun tetap diperhitungkan. Jangan mendukung secara terang-terangan, keberpihakan pun tak diperbolehkan.
Seperti yang dikatakan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan menjaga jarak dalam kontestasi politik pilkada 2020.
Dikutip dari infojambi.com, Ketua DK PWI Pusat, Ilham Bintang, mengaku banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan, bahkan pengurus organisasi wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.
“Khittah profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik sejak dulu adalah tidak memihak dan independen, khususnya selama proses pilkada. Sikap itu untuk menjaga pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur dan adil, sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik” kata Ilham seusai memimpin Rapat DK PWI Pusat, Senin (19/10) yang digelar via zoom.
Rapat dihadiri Sekreraris DK Sasongko Tedjo, anggota Asro Kamal Rokan, Tri Agung Kristanto, Nasihin Masha dan Rajapane.
Harus Mengundurkan Diri
Bagi anggota dan pengurus PWI sendiri dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, sudah jelas panduannya, baik dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.
“Namun entah karena kurang sosialisasi atau besarnya godaan, Dewan Kehormatan mencatat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan wartawan dan pengurus PWI,” tambahnya.
Seperti misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat, yakni dukungan secara terbuka pengurus PWI di suatu daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat agar menindak tegas oknum pengurus dimaksud.
Ilham mengingatkan, mendukung saja tidak boleh, apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon. Menurut PD PRT terbaru hasil Kongres PWI di Solo tanggal 27-30 September 2019, jika pengurus PWI bertindak partisan seperti itu, mereka harus mengundurkan diri, bukan lagi cuti.
Keputusan yang lebih tegas itu tidak lain dikeluarkan demi menjaga integritas, martabat dan profesionalitas wartawan.
Peran media hendaknya lebih ditekankan untuk mengawal terselenggaranya kontestasi politik yang jujur dan adil dan menyosialisasikan pasangan calon secara terang benderang agar masyarakat tidak salah pilih.
DK PWI Pusat mengajak insan pers untuk menjaga self interest distancing di musim pilkada seperti sekarang ini. Kalau perlu secara khusus memberikan panduan agar pilkada berlangsung aman karena di tengah pandemi.
DK PWI dalam kesempatan itu juga menyoroti masih banyaknya ketidakakuratan dalam pemberitaan bahkan pemelintiran berita, sehingga menghasilkan bias informasi.
“Menjadi wartawan itu berat tanggung jawabnya. Dituntut selalu profesional, menjaga kode etik dan kode perilaku wartawan”, tandas Ilham Bintang. *
Discussion about this post