SITIMANG.ID, JAMBI – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, berperan aktif dalam memfasilitasi mediasi antara warga yang terdampak proyek batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Pertemuan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025), dan berlangsung dalam suasana tegang.
Warga dari Kelurahan Aur Kenali dan Penyengat Rendah (Kota Jambi), serta Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi), menyuarakan protes keras atas aktivitas pembangunan underpass dan stockpile batu bara yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan tempat tinggal.
Dalam audiensi tersebut, Maulana tampil sebagai moderator dan berupaya menenangkan situasi ketika warga mulai bersitegang, terutama saat perwakilan PT SAS menyampaikan tanggapan. Bahkan, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, turut turun tangan mendekati perwakilan warga untuk meredakan ketegangan.
Maulana menegaskan bahwa Pemkot Jambi berkomitmen memfasilitasi proses mediasi secara terbuka dan transparan agar konflik tidak berlarut-larut.
“Perda RTRW Kota Jambi 2024–2044 sudah disahkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. PT SAS juga memiliki izin dari kementerian terkait. Maka, diperlukan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk menentukan kelanjutan proyek,” jelasnya.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa aktivitas PT SAS untuk sementara dihentikan, sembari menunggu hasil kajian ilmiah dari tim independen yang melibatkan unsur masyarakat dan perusahaan.
“Kami membuka ruang dialog lanjutan. Bisa dilakukan di tingkat kota atau provinsi, yang penting ada kesepakatan bersama. Prinsipnya, pemerintah akan selalu berpihak pada keselamatan dan kepentingan warga,” tegasnya.
Meski demikian, sebagian warga tetap menyatakan ketidakpuasan atas keputusan penghentian sementara. Mereka mendesak penghentian permanen proyek PT SAS yang dinilai mengancam keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami tidak butuh mediasi berlarut-larut. Kami butuh keputusan tegas yang melindungi warga,” ujar Ahmad, warga Aur Kenali.
Hal senada disampaikan Rahmat Supriadi, Ketua Barisan Perjuangan Rakyat Menolak Stockpile Aur Kenali. Ia menilai pernyataan Gubernur Jambi Al Haris, yang hadir dalam pertemuan tersebut, belum menjawab tuntutan utama warga.
Menurutnya, proyek stockpile PT SAS sudah menimbulkan kerusakan lingkungan, getaran bangunan, polusi udara, dan lokasinya terlalu dekat dengan pemukiman warga. “Kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat, tunjukkan sikap tegas. Jangan biarkan kepentingan perusahaan mengalahkan keselamatan warga,” tegas Raul, tokoh muda Aur Kenali.
Warga menegaskan akan terus mengawal proses kajian ilmiah yang dijanjikan pemerintah, bahkan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan penghentian permanen tidak dipenuhi.
Discussion about this post